25 Februari 2016

KIBLAT.NET – Istilah Siyasah Syar’iyah terdiri dari dua kata dasar; siyasah dan syar’iyah. Istilah syar’iyah merupakan bentuk penisbatan terhadap kata syari’ah. Syar’iyah secara harfiah bermakna sesuai syariat atau berdasar syari’at.

Siyasah Menurut Tinjauan Bahasa

Adapun istilah siyasah berasal dari kata dasar saasa – yasuusu – siyaasah. Dalam bahasa Arab, kata siyasah memiliki banyak makna. Namun, semua makna tersebut kembali kepada pengertian yang sama, yaitu mengurus, merawat, memperbaiki, dan mengusahakan kebaikan atas sebuah perkara. Semua tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang, dengan beragam cara.

Dalam kamus Lisanul ‘Arab disebutkan:

السِّياسَةُ اَلْقِيَامُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا يُصْلِحُهُ

“Siyasah adalah mengelola sesuatu hal dengan melakukan hal-hal yang menjadikan sesuatu hal tersebut baik.”

Dalam kamus Al-Misbah Al-Munir disebutkan:

سَاسَ زَيْدٌ الْأَمْرَ يَسُوسُهُ سِيَاسَةً دَبَّرَهُ وَقَامَ بِأَمْرِهِ

“Zaid saasa – yasuusu – siyaasatan al-amra: Zaid mengatur dan mengelola urusan tersebut.”

Dalam kamus A-Mu’jam Al-Wasith disebutkan:

سَاسَ النَّاسَ سِيَاسَةً تَوَلَّى رِيَاسَتَهُمْ وَ قِيَادَتَهُمْ … وَ سَاسَ اْلأُمُورَ: دَبَّرَهَا وَ قَامَ بِإِصْلاَحِهَا

“Saasa an-naasa siyaasatan: Memegang kepemimpinan dan kepengurusan mereka. Saasa al-umuura; Mengatur perkara-perkara dan mengelolanya hingga menjadi baik.”

Istilah siyasah disebutkan dalam hadits Nabi SAW dalam bentuk kata kerja bentuk mendatang (yasuusu), yaitu dalam hadits:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ

“Adalah pada zaman dahulu bani Israil diatur oleh para nabi mereka…” (HR. Bukhari dan Muslim)

Maknanya adalah para nabi mengatur urusan bani Israil sebagaimana para pemimpin mengatur urusan rakyat. (Ibnu Atsir Al-Jazari, An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits, 2/1031)

Dari berbagai kutipan di atas Dr. Athiyah ‘Adlan Qarah menyimpulkan bahawa makna dasar dari istilah siyasah adalah sebuah tindakan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin atau seorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Inti dari tindakan atau kebijakan tersebut adalah memelihara, mengatur, dan mengupayakan tercapainya kebaikan. Sarana-sarana dan metode-metode untuk menjalankan tindakan dan kebijakan tersebut boleh beragam, namun bertumpu kepada kerja keras, menanggung kesukaran, dan mencurahkan segenap kemampuan. Adapun tujuan finalnya adalah rakyat dan urusan rakyat menjadi baik. (Athiyah ‘Adlan Qarah, Al-Ahkam as-syar’iyah lin-Nawazil As-Siyasiyah, hlm. 11)

Siyasah Menurut Istilah Ulama Fiqih....lagi


Para ulama fiqih selalu menambahkan kata sifat atau penisbatan syar’iyah terhadap istilah siyasah. Dalam karya-karyanya, para ulama fiqih selalu menyebutkan Siyasah Syar’iyah, bukan istilah siyasah semata.

Berikut ini sebagian definisi Siyasah Syar’iyah menurut para ulama fiqih:

Ulama madzhab Hanafi, Imam Zainuddin Ibnu Nujaim Al-Mishri menyatakan Siyasah Syar’iyah adalah:
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هَاهُنَا أَنَّ السِّيَاسَةَ هِيَ فِعْلُ شَيْءٍ مِنْ الْحَاكِمِ لِمَصْلَحَةٍ يَرَاهَا ، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ الْفِعْلِ دَلِيلٌ جُزْئِيٌّ

Lahiriah ungkapan para ulama di sini menunjukkan bahwa siyasah adalah penguasa melakukan suatu tindakan untuk meraih sesuatu yang ia anggap bermaslahat, meskipun tindakan tersebut tidak memiliki dalil secara khusus (dalil juz’i).” (Ibnu Nujaim Al-Hanafi, Al-Bahr Ar-Raiq Syarh Kanzid Daqaiq, 5/18)

Ulama madzhab Hambali, Imam Abul Wafa’ Ibnu ‘Aqil Al-Mishri menyatakan Siyasah Syar’iyah adalah:
السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلاً يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلاَحِ وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وَلاَ نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ

Siyasah adalah tindakan yang membuat rakyat lebih dekat kepada keshalihan dan lebih jauh dari kerusakan, meskipun tindakan tersebut tidak pernah ditetapkan oleh Rasulullah saw dan tidak pernah ada wahyu (dalil Al-Qur’an atau hadits) yang turun tentangnya.” (Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, At-Thuruq Al-Hukmiyah fis Siyasiyah As-Syar’iyah, hlm. 29)

Kedua definisi yang diutarakan oleh Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi dan Ibnu ‘Aqil Al-Hambali di atas mengacu kepada satu prinsip yang sama, yaitu sesungguhnya siyasah adalah penguasa Islam melakukan sebuah tindakan atau kebijakan yang membawa kemaslahatan umum bagi umat Islam, meskipun tidak ada dalil syar’i secara khusus (dalil tafshili juz’i) yang memerintahkan tindakan atau kebijakan tersebut.

Dengan demikian, istilah siyasah atau Siyasah Syar’iyah, di kalangan ulama fiqih menunjuk kepada terpenuhinya sedikitnya tiga unsur:

Semua tindakan atau kebijakan yang diambil oleh penguasa Islam yang merealisasikan kemaslahatan bagi umat Islam.
Seringkali tidak ada dalil syar’i secara khusus yang memerintakan dilakukannya tindakan atau kebijakan tersebut.
Tindakan atau kebijakan tersebut selaras dengan dalil-dalil syar’i umum dan kaedah-kaedah kulliyat dalam syari’at Islam. (Abdul ‘Aal Ahmad ‘Athwah, Al-Madkhal Ila As-Siyasah Asy-Syar’iyah, hlm. 41)
Kesimpulan

Dr. Abdul ‘Aal Ahmad ‘Athwah dalam Al-Madkhal Ila As-Siyasah Asy-Syar’iyah mengambil beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

Siyasah Syar’iyah adalah pemimpin lslam dalam tugasnya mengatur kehidupan rakyat merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan umum bagi rakyat, dengan menerapkan hukum-hukum (kebijakan-kebijakan) yang disimpulkan berdasarkan dasar-dasar argumentasi yang diakui oleh syari’at Islam, seperti mashlahat mursalah, istihsan, saddu ad-dzarai’, ‘urf, istishlah, ibahah ashliyah, dan lain sebagainya. Hal itu adalah dalam perkara-perkara yang tidak ada nash-nya (dalil syar’i secara khusus dan sharih/ tegas) dalam syariat Islam.
Jika dalam sebuah perkara terdapat dalil syar’i yang shahih, bersifat khusus, dan sharih (tegas); maka kewajiban penguasa Islam dalam perkara tersebut adalah melaksanakan dalil syar’i tersebut. Dalam hal itu, kebijakan dan tindakan yang ia lakukan adalah berdasar nash syar’i, bukan berdasar pandangan dirinya terhadap kemaslahatan.
Dengan demikian, secara ringkas Siyasah Syar’iyah bisa didefinisikan sebagai tindakan penguasa Islam yang merealisasikan kemaslahatan umum bagi kaum muslimin, dalam perkara yang tidak terdapat dalil syar’i yang khusus dan sharih padanya.
Definisi tersebut sesuai dengan realita. Sebab, perkara paling menonjol dalam Siyasah Syar’iyah adalah pemimpin Islam di setiap tempat dan zaman berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan kemaslahatan umum bagi umat Islam, dalam naungan syari’at Islam, ketika mereka menghadapi peristiwa-peristiwa baru yang mereka tidak menemukan hukumnya berdasar dalil dari Al-Qur’an, As-Sunnah, ijma’, ataupun qiyas.


sambungan 2 KIBLAT.NET – 
Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa inti dari siyasah syar’iyah adalah tindakan atau kebijakan yang diambil oleh penguasa Islam yang merealisasikan kemaslahatan umum bagi kaum Muslimin, dalam perkara yang tidak terdapat dalil syar’i yang khusus dan tegas padanya.

Contoh Kebijakan Siyasah Syar’iyah

Di antara contoh dari siyasah syar’iyah adalah inovasi pemberdayaan ribuan hektar lahan pertanian di ibukota Imperium Persia, Madain, oleh Khalifah Umar bin Khathab radhiyallahu ‘anhu. Kebijakan yang beliau ambil tersebut menjadi teladan dalam bidang pengelolaan ekonomi negara bagi seluruh penguasa Islam pada masa selanjutnya.

Khalifah Umar bin Khathab memutuskan untuk menjadikan ribuan hektar tanah Imperium Persia di ibukota Madain yang ditaklukkan oleh pasukan Islam sebagai harta milik Baitul Mal (Departemen Keuangan Negara). Kebijakan tersebut diambil setelah beliau bermusyawarah dan mendapat persetujuan dari mayoritas generasi Muhajirin, Anshar, dan tokoh-tokoh Islam dari kalangan suku Quraisy.

Secara sekilas, ribuan hektar tanah tersebut adalah ghanimah (harta rampasan perang yang diperoleh melalui peperangan), yang 80 persennya harus dibagi-bagikan di antara para tentara Islam yang terlibat dalam penaklukan ibukota Madain. Dengan ketentuan 60 persen untuk pasukan penunggang kuda dan unta, 20 persen untuk pasukan pejalan kaki, dan hanya 20 persen sisanya yang diserahkan kepada Baitul Mal. Demikianlah ketentuan pembagian ghanimah menurut QS. Al-Anfal [8]: 41.

Khalifah Umar bin Khatab memandang ribuan hektar tanah tersebut bukan ghanimah, melainkan fai’ yaitu harta rampasan perang yang diperoleh tanpa melalui proses pertempuran terlebih dahulu, karena Kisra Yazdajir dan pasukan Persia melarikan diri dari ibukota Madain tanpa memberikan perlawanan terhadap pasukan Sa’ad bin Abi Waqash. Berdasar QS. Al-Hasyr [59]: 7-10, harta fai’ dipergunakan untuk kemaslahatan kaum Muslimin, yaitu kaum fakir-miskin, anak yatim, ahlul bait Nabi SAW, Muhajirin, Anshar, dan kaum Muslimin secara umum.

Menurut ketentuan QS Al-Hasyr [59]: 7-10, harta fai’ seratus persen diperuntukkan bagi kemaslahatan umat Islam. Adapun pengelolaan harta fai’ tersebut sedemikian rupa, agar benar-benar membawa maslahat bagi umat Islam, diserahkan kepada ijtihad khalifah.

Khalifah Umar lantas mengambil kebijakan penting di bidang pembangunan sistem perekonomian Islam, dengan menyerahkan pengelolaan ribuan hektar tanah tersebut kepada penduduk lokal, yaitu kaum Majusi Irak (Persia) yang telah turun-temurun mengelola lahan tersebut secara ahli. Sebagai imbalannya, Baitul Mal mengambil Kharaj (pajak hasil bumi) sebesar 10 persen dari para petani Majusi Irak tersebut.

Mafsadah yang Hendak Dihindari

Kebijakan Khalifah Umar ini merupakan salah satu contoh siyasah syar’iyah yang mendatangkan maslahat bagi kaum Muslimin, tidak saja bagi kaum Muslimin generasi sahabat dan tabi’in, namun juga untuk maslahat kaum Muslimin pada generasi-generasi setelahnya. Hal itu karena membagi-bagikan ribuan hektar tanah tersebut di antara para prajurit Muslim akan mendatangkan madharat jangka panjang terhadap Islam dan kaum Muslimin:

Jika 80 persen dari ribuan hektar tanah tersebut dibagi-bagikan di antara pasukan Islam yang menaklukkan Madain, niscaya setiap prajurit Muslim tersebut akan menjadi baron-baron (tuan tanah-tuan tanah) baru. Setiap prajurit Muslim akan mendapatkan hingga belasan hektar tanah. Setiap orang di antara mereka akan disibukkan oleh urusan mengurus pengelolaan lahan mereka. Mereka akan sibuk oleh bidang pertanian dan lupa terhadap kewajiban utama berjihad fi sabilillah.
Jika 80 persen dari ribuan hektar tanah tersebut dibagi-bagikan di antara pasukan Islam yang menaklukkan Madain, maka umat Islam selain mereka dan penduduk Majusi Persia yang di kemudian hari menganut Islam; tidak akan memiliki lahan sekedar untuk membuat rumah dan lahan bercocok tanam di negeri Madain. Para muallaf dan umat Islam generasi tabi’it tabi’in dan generasi-generasi selanjutnya terpaksa harus mengontrak rumah dan menjadi buruh-buruh pertanian pada para baron prajurit Muslim. Hal itu sungguh pemandangan yang sangat jauh dari tuntunan Islam, dimana minoritas Muslim menguasai sumber-sumber perekonomian di saat mayoritas Muslim lainnya tidak memiliki apa-apa.
Jika 80 persen dari ribuan hektar tanah tersebut dibagi-bagikan di antara pasukan Islam yang menaklukkan Madain, maka Baitul Mal tidak memiliki pemasukan tetap dari tanah-tanah tersebut selain dari zakat hasil tanaman. Padahal Baitul Mal harus mengurus banyak keperluan umat dengan anggaran yang sangat besar, seperti membangun benteng-benteng pertahanan, membangun pabrik senjata dan menyediakan senjata untuk kepentingan jihad, membangun dan merawat jalan raya, membangun dan merawat jembatan, membangun dan merawat masjid, membangun panti asuhan dan merawat para anak yatim dan janda, membangun rumah sakit dan menggaji para dokter, membangun madrasah dan menggaji para guru, menggaji para hakim, gubernur, dan lain-lain. Kepentingan umum yang begitu besar tersebut tidak akan tercukupi oleh zakat hasil pertanian para prajurit Islam.
Ribuan hektar lahan pertanian di Madain dan Irak secara umum memiliki sistem irigasi, pengolahan tanah, pemupukan, dan perawatan tanaman yang khas, yang dikuasai secara ahli secara turun-temurun oleh penduduk Majusi Persia. Sistem pertanian mereka lebih rumit dan lebih maju dari sistem pertanian penduduk Muslim Madinah. Jika pengelolaan lahan pertanian tersebut diserahkan kepada para prajurit Islam dari Madinah, atau prajurit Islam dari Makkah dan wilayah lainnya yang jauh dari dunia pertanian; sangat mungkin lahan pertanian tersebut akan dikelola secara sederhana dan apa adanya. Sehingga, hasilnya pun tidak maksimal dan berdampak buruk bagi Baitul Mal Negara.
Maslahat yang Diraih dari Kebijakan

Sebaliknya, menjadikan ribuan hektar lahan pertanian tersebut sebagai harta wakaf milik Baitul Mal Negara dan menyerahkan pengelolaannya kepada penduduk pribumi Majusi Persia akan mendatangkan maslahat-masalahat yang luas bagi Islam dan kaum Muslimin, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di antara maslahat tersebut adalah:

Pasukan Islam di Persia bisa memfokuskan diri pada tugas pokok berjihad fi sabilillah. Penaklukan ibukota Madain bukan berarti jihad di bumi Persia telah berakhir. Sebab Kisra Yazdajir berhasil meloloskan diri dan membangun kekuatan perlawanan di seluruh wilayah Imperium Persia. Para panglima perang Persia dan komandan mereka juga memobilisasi kembali pasukannya, dan membentuk relawan-relawan dari kalangan rakyat Persia untuk memerangi pasukan Islam. Fakta sejarah kemudian membuktikan peperangan melawan kekuatan Imperium Persia tersebut terus berlanjut lebih dari 10 tahun dan baru berakhir di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan.
Umat Islam yang tidak terlibat penaklukan Madain, yang datang dari kota Madinah, Makkah, dan tempat-tempat lainnya bisa menetap di Madain dan wilayah-wilayah Persia lainnya tanpa harus menjadi mengontrak rumah dan menjadi buruh-buruh kasar. Sebab, tanah-tanah di Persia dikuasai oleh Negara (Khilafah Islamiyah), bukan oleh individu atau swasta. Demikian pula ribuan penduduk pribumi Persia yang kemudian menjadi muallaf, pada akhirnya tetap memiliki rumah dan lahan pekerjaan sesuai keahlian mereka di bidang pertanian. Manfaat yang sama akan dirasakan oleh umat Islam generasi tabi’in, tabi’it tabi’in, dan generasi-generasi setelah mereka yang menetap di Irak.
Kharaj yang ditarik Baitul Mal Negara dari para petani pribumi Majusi Persia memberikan pemasukan rutin per tahun bagi Baitul Mal Negara. Dengan pemasukan rutin itulah, khalifah dan para pembantunya mampu membangun benteng-benteng pertahanan, membangun pabrik senjata, menyediakan kendaraan perang (unta dan kuda) dan perbekalannya, membangun dan merawat jalan raya, membangun dan merawat jembatan, membangun madrasah dan menggaji para guru, membangun dan merawat masjid, menyantuni anak yatim dan janda, dan kepentingan-kepentingan umum lainnya.
Beberapa Pelajaran Penting:

Kebijakan Khalifah Umar bin Khatab ini mengajarkan kepada kita beberapa hal penting dalam siyasah syar’iyah:

Bahwa para pemimpin Islam harus memandang dan mempertimbangkan kemaslahatan kaum muslimin secara luas, dalam setiap kebijakan yang mereka ambil, tidak saja untuk zaman mereka hidup namun juga untuk zaman generasi-generasi muslim selanjutnya.
Para pemimpin Islam dan para ulama mujtahid tidak boleh hanya memandang atau menerapkan satu-dua dalil syar’i, tanpa mengkaji dalil-dalil syar’i lainnya dalam tema yang sama dan contoh penerapannya di zaman Rasulullah SAW dan zaman Khulafa’ Rasyidin.
Para pemimpin Islam selayaknya bermusyawarah dengan para ulama dan tokoh-tokoh Islam sebelum memutuskan sebuah kebijakan. Kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan ketokohan Khalifah Umar bin Khathab diakui oleh semua umat Islam. Meskipun demikian, beliau tetap bermusyawarah dengan para tokoh Muhajirin dan Anshar sebelum mengambil dan menerapkan sebuah kebijakan.
Wallahu A’lam bish-Shawab.

Penulis: Ustadz Fauzan

Referensi:

Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, Kitab al-Amwal, tahqiq: Sayyid bin Rajab, Manshurah: Dar al-Hadyi an-Nabawi, cet. 1, 1428 H.

Humaid bin Zanjawaih, Kitab al-Amwal, tahqiq: Syakir Dzib Fayyadh, Riyadh: Markaz al-Malik Faishal lil-Buhuts wa ad-Dirasat al-Islamiyyah, cet. 1, 1406 H.

Abdurrahman bin Rajab al-Hambali, Al-Istikhraj fi Ahkam al-Kharaj, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. 1, 1405 H.

0 Comments:

Post a Comment