08 November 2015

Oleh: Abu Hamzah Ar Rizal
Sahabat VOA-Islam...
Tak ada satupun negara di dunia yang  mau disebut bukan negara demokrasi. Bahkan negara-negara komunispun menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Secara epistomologis demokrasi dimaknai bahawa kekuasaan dipegang oleh rakyat. “Rakyat” menjadi jargon suci. Semua pemerintahan selalu mengatas namakan rakyat, walaupun pada kenyataannya tidak ada satupun pemerintahan di dunia ini yang mengutamakan rakyatnya.
Lihat saja Amerika Syarikat. Mereka mengaku dirinya sebagai kampiun demokrasi, tapi mereka tidak peduli dengan jutaan rakyatnya yang kehilangan rumah akibat tragedi krisis subprime mortgage. Ketimbang mengeluarkan wang untuk menolong rakyat,  pemerintah AS lebih suka memberikan triliunan dollar untuk membeli aset-aset busuk (toxic Assets) yang merupakan hasil salah kelola para bankir. Mereka dengan mudahnya mengucurkan dana untuk menolong perusahaan perusahaan besar seperti AIG, General Motor dan Chrysler daripada menolong jutaan rakyatnya yang kini tidur di trotoar atau di tenda-tenda.
Memang sejak dilahirkan demokrasi sudah penuh dengan kebohongan. Diartikan sebagai kekuasaan ditangan rakyat, padahal kenyataannya rakyat tetap tidak pernah berkuasa....lagi

Bagaimana dengan Indonesia? Pada tahun 2008, untuk mengantisipasi krisis ekonomi global pada saat itu pemerintah mengucurkan dana stimulus. Dari dana stimulus sebesar 71,7 trilyun,  yang diberikan untuk para petani kurang dari 1%. Sisanya untuk para pengusaha yang nota bene adalah orang-orang kaya. Padahal menurut logika sehat, stimulus tersebut lebih baik untuk meningkatkan daya beli  rakyat daripada meningkatkan daya tahan perusahaan.
Daya beli  meningkat perusahaan akan semakin baik. Megawati yang katanya mengaku sebagai pimpinan partai wong cilik,  justru pada tahun 2003 mengeluarkan undang-undang yang mengijinkan para pengusaha menerapkan sistim kontrak bagi para pekerjanya. Posisi buruh menjadi sangat rentan, sewaktu-waktu mereka bisa diberhentikan tanpa alasan apapun juga dan tanpa pesangon. Bantuan langsung Tunai (BLT)? Ah itu ibarat setetes air bagi orang yang kehausan di padang pasir. BLT memang baik tetapi tidak mengurangi kemiskinan. BLT tidak memecahkan masalah. Lagipula darimana sumber uang BLT itu? Dari pinjaman  luar  negeri?
Memang sejak dilahirkan demokrasi sudah penuh dengan kebohongan. Diartikan sebagai kekuasaan ditangan rakyat, padahal kenyataannya rakyat tetap tidak pernah berkuasa. Di jaman Yunani kuno dimana demokrasi dilahirkan, faktanya yang punya hak memilih dan dipilih  hanyalah kaum bangsawan. Rakyat biasa dan kaum budak tidak punya hak apa-apa selain jadi penonton yang selalu ditindas. Tapi anehnya pada saat negara sedang dalam keadaan bahaya, misalkan di serang oleh negara lain, rakyat kecil dan kaum budak itu harus ikut-ikutan membela negara bahkan sampai harus mempertaruhkan nyawanya.
Juga di jaman modern ini memang semua lapisan rakyat punya hak pilih dan dipilih. Tapi yang bisa dipilih adalah orang-orang yang punya duit, yang seyogyanya merupakan kelompok elit. Setelah terpilih, apakah mereka memperhatikan rakyatnya? Lihatlah kasus dagelan century di DPR. Atau sering kita lihat sejumlah rakyat berunjuk rasa ke gedung DPR atau DPRD. Para anggota DPR/DPRD sering menghilang atau ngumpet tidak mau menemui konstituennya yang membutuhkan pertolongan mereka. Di negara lainpun sama saja.
Lihat bagaimana para anggota kongres dan para senator berselingkuh dengan pihak eksekutif menipu rakyatnya agar mereka bisa menyerang Irak dan Afghanistan demi kepentingan para Yahudi juragan minyak. Lihat pula bagaimana mereka bersama sama pemerintah merampok uang rakyat triliunan dollar untuk diberikan kepada para bankir Yahudi yang telah membangkrutkan  negara mereka. Faktanya demokrasi tak lebih dari salah satu bentuk oligarki kekuasaan.

Demokrasi memakmurkan?
Demokrasi bisa kita pilah menjadi Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi. Demokrasi Politik dikatakan akan memberi peluang bagi rakyat untuk ikut serta berpartisipasi dan ikut serta mengawasi serta mengendalikan pemerintahan. Ini adalah kebohongan pertama dari demokrasi. Faktanya adalah rakyat hanya “diminta” berperan dalam pelaksanaan pemilu. Mungkin sedikit lebihnya, dalam negara demokrasi seperti Indonesia rakyat diperkenankan untuk mengawasi jalannya pemilu sehingga pemilu bisa berjalan lancar jujur dan adil. Setelah itu bagiamana?
Ya...rakyat mah dipinggirkan saja. Ini tidak hanya berlaku di Indonesia. Bahkan di AS pun berlaku sama. Setelah pemilu selesai, yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah , Senat dan Kongres adalah para pengusaha kapitalis. Opini rakyat digiring dan dimanipulasi oleh mass media yang menjadi bagian daripada industri.
Bagaimana dengan LSM yang katanya selalu berpihak kepada rakyat? LSM di negara-negara berkembang sangat tergantung kepada dana bantuan dari pihak asing. Sebagai contoh, ada LSM dalam bidang lingkungan yang berani berteriak-teriak mengecam pembalakan hutan. Tapi diam seribu bahasa terhadap kerusakan lingkungan yang maha  dahsyat yang dilakukan oleh Freeport. LSM tsb ternyata mendapat bantuan dari lembaga nir laba di Amerika Serikat.
Demokrasi Ekonomi dimaknai sebagai keterbukaan, kebebasan dan persaingan bebas. Keterbukaan  ternyata adalah semua bidang ekonomi harus terbuka bagi para pengusaha swasta. Kebebasan  faktanya adalah para pengusaha asing bebas untuk berinvestasi di manapun juga dalam rangka menjarah dan merampok kekayaan alam terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Persaingan bebas yang diwujudkan dalam istilah Pasar bebas lebih merupakan pembantaian oleh para pengusaha global terhadap pengusaha-pengusaha lokal.
Demokrasi politik adalah merupakan pintu utama untuk menuju demokrasi ekonomi. Dengan adanya demokrasi politik, mudah bagi para pengusaha global untuk menguasai berbagai sumber daya ekonomi dari suatu negara. Melalui jalur formal (parlemen) mereka dengan mudah mengeluarkan berbagai peraturan yang menguntungkan mereka. Contoh undang-undang yang merugikan rakyat diantaranya UU Sumber Daya Air, UU Perburuhan, UU Investasi dan berbagai undang-undang lainnya. Bagi negara-negara yang belum menerapkan demokrasi politik tapi sudah menjalankan demokrasi ekonomi (sistim kapitalisme) , seperti Indonesia di jaman Orba dan China sekarang, para pengusaha menggunakan sistim KKN dengan cara mendekati tokoh-tokoh kunci untuk menggoalkan keinginan-keinginan mereka. Jadi apa manfaatnya demokrasi bagi rakyat?
Dalam sistim demokrasi, yang menjadi panduan adalah kehendak para pengusaha kapitalis (sebagian besar orang Yahudi atau non Yahudi yang dengan ataupun tanpa sadar membawa  misi Zionisme Yahudi) yang dibungkus dalam bentuk konsitusi dan undang-undang yang sekularistis

Demokrasi ... kebebasan?
Hal yang paling dibanggakan dalam sistim demokrasi adalah kebebasan. Kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi dan kebebasan berkreasi merupakan jargon utama demokrasi. Perlu anda ketahui dalam sistim apapun juga kebebasan itu ada panduannya (guide line). Dalam sistim demokrasi Islam panduannya adalah Al Qur’an dan As Sunnah. Dalam sistim totaliter panduannya adalah kehendak penguasa yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk undang-undang dan peraturan yang akan menjamin kelanggengan kekuasan sang penguasa itu. Dalam sistim demokrasi, yang menjadi panduan adalah kehendak para pengusaha kapitalis (sebagian besar orang Yahudi atau non Yahudi yang dengan ataupun tanpa sadar membawa  misi Zionisme Yahudi) yang dibungkus dalam bentuk konsitusi dan undang-undang yang sekularistis.
Anda pergi ke Amerika Serikat atau ke Eropa Barat, lalu anda katakan bahwa Holocaust (peristiwa pembantaian yahudi waktu Perang Dunia II) adalah suatu kebohongan Yahudi, maka anda akan dituduh sebagai anti Semit dan bisa masuk penjara.  Anda bicara bahwa teori evolusi itu suatu kedunguan dengan bukti-bukti paling ilmiahpun akan menyebabkan anda kehilangan pekerjaan. Di beberapa negara Eropa Barat, wanita berjilbab bisa kehilangan haknya untuk melanjutkan pendidikan.
Di Inggris, ada undang-undang yang mengancam siapapun juga yang melakukan penisataan agama (UU anti Blesphemy). Tapi Undang-undang itu hanya berlaku bagi agama Nasrani. Pada saat Islam dilecehkan undang-undang itu tidak berlaku bahkan dihargai sebagai suatu kebebasan berekspresi dan berkreativitas. Kalau anda mau berzina bagaimana? Boleh saja asal tidak mengganggu kepentingan orang lain. Jelas bahwa kebebasan dalam sistim demokrasi hanyalah kebebasan mengikuti hawa nafsu syaiton. Kebebasan dalam demokrasi hanya membawa mudhorot bagi masyarakat.
Berita terakhir malahan mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan bis di Denmark telah sepakat menolak untuk menarik wanita bercadar (Eramuslim.com 14/05/2009). Untuk bercadar saja di negeri demokrasi tidak boleh
Dalam sistim demokrasi setiap orang berhak untuk mengemukakan pendapat bahkan mengecam kebijakan pemerintah. Itu memang benar. Tetapi masalahnya didengarkah kritik itu? Untuk hal-hal yang bersifat lokal pemerintah sering terpaksa mau mendengar kritik dan mengikuti kehendak rakyatnya.
Tetapi apabila menyangkut kepentingan global (AS dan sekutu-sekutunya) jangan harap kritik anda akan didengar. Berapa kali puluhan ribu bahkan ratusan ribu buruh melakukan unjuk rasa yang menuntut pemerintah mencabut undang-undang tentang out-sourcing. Apakah pemerintah meluluskann keinginan mereka? Lihat puluhan ribu umat Islam di seantero Nusantara menuntut pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah. Dipenuhikah? Tidak, karena AS berkepentingan  dengan Ahmadiyah dalam rangka peperangannya menghadapi Islam.

Demokrasi akan menciptakan pemerintahan yang bersih (Clean Government)?
Para penganut  agama demokrasi meyakini bahwa pemerintahan yang bersih dapat dibentuk melalui demokrasi. Tahukah anda bahwa di Amerika korupsi begitu mewabah? Untuk suatu proyek saja bisa dipindah-tangankan kepada beberapa kontraktor tanpa melalui lelang yang jujur. Suatu ilustrasi dikemukakan disini. Di Irak (setelah penggulingan Saddam Husein), direncanakan dibangun suatu proyek. Setelah ditenderkan, yang menang adalah perusahaan A, oleh perusahaan A proyek tersebut dijual ke perusahaan B. Perusahaan B lalu menjualnya ke perusahaan C. Tapi perusahaan C kemudian menjualnya ke perusahaan D. Dapat dibayangkan bangunan macam apa yang bisa dihasilkan dari cara seperti ini. Demikian pula beberapa waktu yang lalu pemerintah Mexico mengajukan protes kepada Pemerintah AS, dikarenakan sulitnya memberantas penyelundupan narkotika yang melibatkan banyak aparat pemerintah AS.

Demokrasi Kebodohan yang Membodohi
Banyak tipu-tipuan yang dilakukan demokrasi, namun semua itu bisa dirangkum menjadi 2 (dua) hal pokok, yaitu tentang kedaulatan di tangan rakyat dan janji-janji politik.
Kedaulatan di tangan rakyat adalah jargon utama dalam sistem demokrasi. Sejatinya itu adalah tipuan yang mudah dibaca, tapi sayangnya masyarakat sering silap dengan berbagai pendapat dan tulisan “ilmiah” oleh pada ahli yang mendukung “jargon” tersebut.
Faktanya kedaulatan rakyat itu hanya berlangsung selama 5 (LIMA) MENIT di dalam kotak suara selama pelaksanaan Pemilu. Setelah itu kedaulatan mereka hilang diambil lagi oleh para penguasa (Eksekutif dan Legislatif)  dan kemudian mereka ditinggal dan kembali lagi menjadi rakyat biasa yang tidak punya kekuasaan apapun juga.
Tipuan lainnya adalah janji-janji politik terutama pada saat kampanye baik dalam Pemilu, Pilpres ataupun Pilkada. Janji-janji politik itu biasanya dibungkus dengan istilah visi dan misi. Visi merupakan pandangan kedepan yang berupa janji dan harapan yang akan terwujud jika si calon terpilih menjadi pemimpin. Sedangkan MISI adalah langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut.
Kenyataannya visi adalah ngelamun atau lamunan yang merupakan hadiah untuk rakyat dan misi adalah proyek-proyek yang merupakan milik si pemimpin. Selain itu tidak ada sanksi hukum apapun juga bagi calon yang terpilih jika ternyata dia melanggar janjinya. Dalam demokrasi kebohongan merupakan bagian dari cara berpolitik untuk mencapai tujuan.
Untuk menutupi kebohongannya itu para ahli memberikan teori tentang pilar-pilar demokrasi, yang merupakan kelanjutan Trias Politica yang ternyata gagal membuktikan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat.
Menurut mereka ada 5 pilar demokrasi yang merupakan wujud dari Kedaulatan Rakyat, yaitu Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Pers dan Lembaga Swadaya Rakyat. Kenyataannya, rakyat yang dikatakan sebagai pemegang kedaulatan Negara tidak pernah mampu mangatur dan mengendalikan  pihak eksekutif maupun legilsatif dalam menjalankan pemerintahannya. Mereka bekerja berdasarkan undang-undang dan peraturan yang mereka buat sendiri yang acapkali bertentangan dengan kepentingan mayoritas rakyat. Bahkan seandainya mereka melanggar aturan yang mereka buat sendiri, rakyat tak mampu berbuat apa-apa. Demikian juga pihak yudikatif yang hanya punya kewajiban menegakkan undang-undang walaupun undang-undang itu merugikan bahkan menindas mayoritas rakyat.
Bagaimana dengan Pers dan LSM? Pers yang seharusnya menjadi instrument bagi rakyat untuk mengontrol pemerintah dalam kenyataannya tidak bisa dibantah selalu dan “diharuskan” berdiri sesuai dengan kepentingan para pemilik modal. Dan para pemilik modal selalu berafiliasi kepada kelompok-kelompok politik yang merupakan bagian dari sistim oligarki dalam pemerintahan, yang sama sekali tidak terkait dengan kepentingan rakyat. Kalaupun ada media pers yang membela rakyat dalam suatu peristiwa politik serta berdiri dalam posisi vis a vis dengan pemerintah, “keberpihakan” media tersebut selalu terkait dengan kepentingan pemiliknya yang kebetulan ada satu kubu dengan kelompok politik yang menjadi pesaing dari pemerintah.
Lalu bagaimana dengan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang katanya berfungsi sebagai kekuatan kelima untuk  menjaga  kedaulatan rakyat. LSM-LSM  yang ada saat ini tentunya butuh biaya untuk kegiatan administratif dan operasionalnya. Pertanyaannya siapakah yang membiayainya? Rakyatkah? Sudah tentu bukan rakyat yang membiayainya, tetapi tentunya ada pihak lain yang bukan “rakyat” yang membiayai mereka. Sudah menjadi rahasia umum untuk kegiatannya banyak LSM-LSM yang datang ke pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, atau juga ada dari lembaga/lembaga atau perusahaan-perusahaan swasta, bahkan banyak juga LSM yang mendapat kucuran dana dari Negara-negara asing baik langsung maupun tidak langsung (melalui lembaga-lembaga nir laba milik asing). Pertanyaan selanjutnya, kalau bukan dari rakyat (dan memang tidak mungkin meminta ke rakyat) apakah mungkin mereka akan selalu menjadi alat kepentingan rakyat? Apalagi kalau kepentingan pemberi dana bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Demokrasi  Suatu Kesesatan yang Menyesatkan
Ditinjau dari sisi agama banyak kesesatan demokrasi. Tapi saya hanya mengambil tiga point saja yang menunjukkan kesesatannya. Pertama, kebenaran Ilahiah bisa dikalahkan oleh suara mayoritas. Misalkan besok akan diadakan referendum untuk menentukan apakan wanita wajib berjilbab atau tidak, saya yakin bahwa yang  akan memenangkan  referendum adalah pihak yang menolak jilbab. Bahkan sebagian yang berjilbabpun akan mengatakan bahwa berpakaian muslim atau tidak itu adalah hak individu.
Kedua,  suatu hal yang tidak masuk diakal kalau seorang yang sholeh, pintar lagi pula berilmu  memiliki hak yang sama, yakni satu suara, dengan seorang bejad, bodoh dan berpendidikan rendah. Yang bodoh pasti lebih banyak dari yang pintar. Yang tidak berilmu lebih banyak daripada yang berilmu. Demikian pula yang berakhlak buruk akan lebih banyak daripada yang sholeh. Seorang pezina berhak mencalonkan dirinya menjadi wakil rakyat, bahkan menjadi presidenpun bukan masalah dalam sistim demokrasi. Baru-baru ini MK (Majelis Konstitusi) membatalkan salah satu pasal dalam undang-undang yang melarang narapidana dipilih menjadi kepala daerah, tak heran kini ada mantan koruptor menjadi caleg. Laporan ICW mengindikasikan 80% dari caleg ditenggarai pernah terlibat korupsi. Pernah ada seorang Artis yang melahirkan anak diluar nikah mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif.Audzubillah!!! Rasulullah bersabda bahwa dihadapan Alloh semua manusia itu sama, hanya ketaqwaannyalah  yang membedakan. Tingkat ketaqwaan itu sendiri tergantung kepada ilmu yang dimilikinya, demikian lanjut Rasulullah. Bayangkan pemimpin macam apa yang akan didapatkan oleh masyarakat seperti ini
Ketiga, rakyat itu bodoh. Di seluruh dunia tidak ada rakyat yang pintar atau cerdas. Kalimat provokatif ini saya ucapkan dalam  konteks  rakyat sebagai suatu komunitas. Tentunya  ada individu-individu yang pintar atau cerdas, tapi sebagai komunitas rakyat pasti bodoh. Kenapa demikian? Jawabnya pertama, rakyat tidak memiliki akses terhadap sumber informasi untuk mendapatkan informasi yang benar,lengkap dan utuh. Tolong jawab apakah semua rakyat tahu dan mengerti tentang krisis finansial global sekarang ini? Atau yang lebih mudah sajalah, apakah rakyat tahu mengenai data-data pribadi secara lengkap dan utuh dari para caleg yang berlaga pada 2014 lalu?
Contoh yang menunjukkan bodohnya rakyat  adalah menangnya Abdul Hadi Djamal di Sulsel pada pemilu legislative 2009, padahal pada saat itu dia menjadi tahanan KPK, karena terlibat korupsi mega trilyun. Di AS sendiri, rakyat yang memilih calon Presiden berdasarkan program-program yang diajukannya hanyalah 9,7%. Sisanya ikut memilih karena termakan iklan  Kedua, Sebagian besar rakyat adalah   a politis.  A politis adalah suatu kebodohan. Seorang  yang a politis tidak akan mengerti dan memahami kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa.
Berapa banyakkah rakyat yang tahu bahwa kemiskinan sekarang ini merupakan hasil dari ketidak adilan sistem? Ketiga, Mass media yang seharusnya menjadi sumber pencerahan bagi masyarakat kini telah menjadi industri. Mass media selalu berpihak. Berpihak kepada rakyat? Pastinya tidak. Keberpihakannya tergantung kepada siapa yang memiliki atau mendanai mass media tersebut. Jadi kalau begitu perlukah kita berdemokrasi? Wallahu ‘alam. [syahid/voa-islam.com]
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2015/11/09/40463/demokrasi-kebodohan-yang-membodohi-kesesatan-menyesatkan-bagian-2selesai/#sthash.g50LCKsK.dpuf

0 Comments:

Post a Comment